Rejeki Nomplok Para Koruptor

Moment hari besar ternyata memberikan berkah tersendiri bagi para pelaku kriminal yang sedang menjalani masa-masa tahanan di jeruji besi, tak terkecuali para koruptor. Dua hari besar nasional dan keagamaan (Proklamasi RI Ke-67 dan Idul Fitri) yang baru saja berlalu memberikan angin segar kepada para terpidana korupsi dengan dikuranginya masa tahanan mereka dari yang semestinya. Kebijakan remisi memang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan republik ini, entah dengan dalih kemanusiaan atau pemasyarakatan nyatanya kebijakan tersebut cenderung tidak bijak, ditengah bergeloranya semangat anti korupsi. Kalau memang pemerintah serius dalam memberantas korupsi, maka peraturan tentang remisi bagi para terpidana kasus korupsi harus direvisi bahkan kalau bisa dihapuskan.

Dalam pernyataanya Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan bahwa tidak ada koruptor yang bebas karena remisi, namun dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2012 sebanyak 583 koruptor telah memperoleh remisi atau pengurangan masa tahanan sedangkan 32 koruptor telah dibebasakan. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah masih setengah hati dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi yang merupakan penyebab kebangkrutan negara dalam berbagai aspek. Bayangkan saja seorang koruptor yang hanya divonis 5 tahun penjara, dengan remisi maksimal 6 bulan tiap tahunnya atau tiap hari besar, jangankan sepertiga masa tahanan, justru koruptor tersebut akan bebas-merdeka dengan hanya menjalani kurungan kurang dari seperdua dari masa tahanan. Wah, kalu begitu sama halnya dengan menjadikan hari yang sangat bersejarah dan mulia menjadi hari kemerdekaan dan kemenangan bagi para koruptor dengan berkah remisi dari para pemegang kebijakan negeri ini.

Walaupun kebijakan remisi disertai dengan syarat dan kualifikasi-kualifikasi yang dinilai ketat, namun tetap saja pengurangan hukuman bagi para perampok uang rakyat adalah hal yang justru tidak manusiawi. Proklamasi dan idul fitri yang mulia dan suci tidak sepantasnya dinodai oleh sebuah kebijakan yang menyakiti hati masyarakat, momentum proklamasi seharusnya menjadi titik terang untuk mempertegas jati diri bangsa yang sama sekali tidak memberikan kompromi terhadap perilaku yang menyengsarakan rakyat seperti korupsi, ditambah lagi moment idul fitri yang sejatinya merupakan saat yang paling tepat untuk membenahi segala kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, bukan malah disalah artikan menjadi ajang memberi maaf bagi para koruptor dengan pengurangan masa kurungannya, Sudah saatnya rakyak berani menggugat dan  menegur para wakil dan pemimpinnya yang terkadang khilaf dan lalai,

|