Problematika Wilayah Urban

Kemacetan di Kota Besar (sumber : Kompasiana)

Program pemerintah tentang pemerataan persebaran penduduk yaitu transmigrasi ternyata tidak dapat membendung arus urbanisasi yang kian massif, seberapapun jaminan kehidupan sejahtera di desa, ternyata daya tarik perkotaan tetap menjadi sebab masyarakat berbondong-bondong memilih berdomisili dan mencari penghidupan di sana. Kota dengan berbagai kompleksitasnya memang senantiasa memberikan tawaran akses informasi dan sumber-sumber ekonomi yang cukup menjanjikan, tapi jangan salah, wilayah urban perkotaan juga menyimpan sejumlah permasalahan dengan tingkat kesemrawutan yang cukup akut, utamanya menyangkut tata ruang.

Tingkat kepadatan penduduk di wilayah kota, memungkinkan terjadinya kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan tingkat ekslusifitas wilayahnya, di area pemukiman elit misalnya, berbagai kemudahan falisitas dan infrastruktur dapat dengan mudah diakses, sangat jauh berbeda dengan wilayah-wilayah pemukiman padat penduduk yang umumnya dihuni golongan masyarakat menengah ke bawah, yang senantiasa harus berjibaku dengan warga lainnya untuk memperoleh fasilitas publik yang sangat terbatas. Apalagi di daerah-daerah pemukiman kumuh (slum), yang dihuni oleh masyarakat kecil yang umumnya berprofesi sebagai buruh barang bekas, para penarik becak, hingga pedagang kecil, yang sangat asing dengan berbagai karya pembangunan kota. Semua itu merupakan potret ketimpangan kehidupan di perkotaan. Belum lagi dengan tingkat kriminalitas yang  tinggi, sewaktu-waktu dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tata kelolah wilayah perkotaan memang membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, pembangunan yang tak kenal henti dan masyarakat pendatang (comer) yang semakin bertambah, menjadikan wilayah urban perkotaan layaknya mesin raksasa yang sewaktu-waktu dapat mengalami kerusakan akibat tingginya frekuensi dan besarnya beban kerja, namun tidak didukung dengan kapasitas yang memadai. Hal tersebut terbukti salah satunya dengan semakin padatnya volome kendaraan yang tidak seimbang dengan daya tampung ruas jalan, sehingga kemacetan menjadi pemandangan klasik yang sehari-harinya mewarnai kehidupan khususnya di kota-kota besar.

Tingkat urbaninasi yang tinggi merupakan satu indikasi kurang maksimalnya kebijakan otonomi daerah (otoda) yang mulai dicanangkan sejak tahun 2001, ketimpangan pembangunan kota dan daerah sangat terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk tinggal di wilayah perkotaan, ditambah lagi nalar urban masyarakat yang juga semakin mengkristal.

Nalar pembangunan kota yang sentralistik adalah magnet sosial yang mengakibatkan tingginya tingkat kepadatan wilayah perkotaan, ketika hal itu tidak ditunjang oleh sistem tata kota yang baik dengan memperhatikan kondisi sosiologis masyarakatnya, berbagai problematika sosial dan pembangunan tersebut akan saling tumpang-tindih, dan akan semakin memperparah tingkat kesemrawutan kota.   

|