Islam Membingkai Indonesia

Sumber : mobavatar.com

Indonesia adalah sebuah konsep nation-state yang menjadi entitas perekat diantara berbagai lokalitas yang bhineka dari sabang-merauke hingga pulau rote, atas dasar keinsyafan melihat realitas plural dalam sosio-kultural masyarakat maka para kusuma bangsa (founding fathers) yang terdiri dari beberapa tokoh lintas identitas (nasionalis-religious) kemudian bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu mengakomodir segenap elemen bangsa. Meskipun diawal perumusan terdapat perdebatan hangat tentang tujuh kata yang tercantum pada sila pertama piagam Jakarta “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, namun akhirnya konsep final pada sila pertama “Ketuhanan yang maha esa” dengan kesadaran historis-argumentatif mampu diterima bersama.

Namun belakangan upaya gugatan terhadap Pancasila sebagai asas ideologi negara kembali mencuat kepermukaan. Pertama, gugatan terhadap pancasila yang tidak lagi menjadi referensi utama dalam penyelenggaraan negara dan roda gerak pemerintahan, atau dalam bahasa lain Pancasila dengan lima prinsip yang menjadi ruh bernegara-berbangsa dan bermasyarakat kini termarginalkan dari ranah-ranah aktualisasi nasionalitas para penganutnya, dimana potret penyelenggaraan pemerintahan telah sangat jauh dari nilai subtansi pancasila. Kedua, adanya kelompok atau golongan yang kembali membawa semangat simbol atau atribut sosial tertentu untuk menggugat keabsahan pancasila sebagai dasar ideologi yang dapat dipegang, yang berimbas pada menurunnya semangat kebangsaan yang akan menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya 67 tahun yang lalu. Lalu apakah kita akan turut mengambil posisi untuk menggugat pancasila dan mengambil peran dalam agenda merubah tatanan bernegara berdasarkan asas golongan tertentu dan melupakan perjuangan panjang para pandawa bangsa yang telah berkorban jiwa raga? dan amnesia akan dimensi kesejarahan kita sebagai manusia yang terlahir dari rahim bumi pertiwi? Atau kita akan turut kembali memperjuangkan aktualisasi dan internalisasi pancasila dalam keberlangsungan kehidupan negara-bangsa Indonesia?

Menyoal Negara dan Kepemimpinan

Mungkin dua Ormas Islam terbesar di bangsa ini NU-Muhammadiyah akan menggunakan legitimasi sejarah untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai konsepsi ideal-kontekstual, dimana kedua Ormas Islam dengan penganut mayoritas itu terlibat langsung dalam pergulatan memformulasikan konsep bernegara pasca penjajahan yang mewariskan catatan hitam sejarah Indonesia dan mengamini Pancasila sebagai ideologi negara, dengan keyakinan bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan lima nilai yang terkandung di dalamnya merupakan satu bentuk penjabaran ajaran agama Islam yang universal (rahmatan lil alamin).

Dalam literatur fiqih klasik ada empat konsep negara, yaitu darul islam (negara islam), darul kufr (negara kafir), daru as-suluh (negara yang sedang dalam gencatan senjata), dan daru as-salam (negara damai), untuk konteks Indonesia mayoritas ulama sepakat menggunakan konsep negara yang ke empat (negara damai), dengan tidak mengusung formalitas agama dalam negara (religion state) tetapi memperjuangkan kepentingan bangsa yang terdiri dari multi latar belakang agama, sosial, budaya (nation state).

Bahkan dalam sejarahnya Nabi Muhammad tidak pernah meligitimasi satu konsep bernegara yang mapan, entah dalam bentuk teokrasi, aristokrasi, demokrasi dan sebagainya, yang paling penting adalah bagaimana negara menjadi organisasi tertinggi untuk mewadahi seluruh masyarakat tanpa pembedaan status dan kelas sosial untuk  menikmati akses kesejahteraan dan keadilan. Karena yang sering menjadi persoalan dalam penyelenggaraan negara adalah sistem kepemimpinan yang kacau balau yang kemudian berindikasi pada penyimpangan-penyimpangan wewenang dan kekuasaan.

Dalam hal kepemimpinan sendiri, jumhur ulama berpendapat bahwa kepemimpinan yang paling ideal adalah ketika Rasululullah saw menjadi memimpin, kemudian dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidin bahkan sebagian menambahkan Umar bin abdul aziz pada masa dinasti bani umayyah, Nabi Muhammad dan lima khalifah tersebut merupakan prototipe pemimpin yang senantiasa meletakkan segala  urusan dan kepentingan individu dibawah kepentingan masyarakat, karena motif kepemimpinan mereka semata-mata untuk beribadah (baik dalam dimensi individu maupun sosial) berbeda dengan budaya politik kita hari ini yang profit oriented.

Beda konteks beda sejarah, untuk mengatasi berbagai problematika yang sedang melanda Indonesia adalah sebuah kefardhuan ketika kita kembali belajar dari sejarah, sejarah dimana proses memerdekakan bangsa ini diperjuangkan tidak atas nama atribut sosial yang menjadi kutub identitas (agama, suku, dsb) tetapi atas dasar kesadaran bersama keluar dari jerat ketertindasan dan penjajahan yang memasa. Bukan malah dengan mengutip satu-dua dalil agama kemudian menjadi legitimasi untuk memperjuangkan sebuah tatanan negara dengan pendekatan yang ahistoris, dan justru rentan melahirkan kanibalitas sesama ummat, dimana agama akan sangat mudah menjadi alat kekuasaan, dengan kenyataan bahwa ummat Islam sudah sedemikian terkotak-kotakkan dalam berbagai macam kelompok-ideologis. Maka menjaga kelestarian NKRI dengan reeksplorasi Pancasila sebagai pedoman nasional, prinsip Islam subtansial yang terkandung didalamnya akan menciptakan sebuah harmoni kehidupan dalam bingkai pluralitas identitas.

Sudah saatnya kesadaran menjadi pemimpin dan wakil rakyat senantiasa berawal dari niat tulus untuk mengabdikan potensi mengorganisir sumberdaya negara untuk kesejahteraan masyarakat, bukan malah menjadikan ladang politik sebagai lahan basah meraup keuntungan untuk pemenuhan syahwat materil dan popularitas demi keberlanjutan karir politik, karena sejatinya politik adalah salah-satu sarana aktualisasi diri untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat negara dan bangsa, bukan malah menjadi parasit yang menghisap dan memiskinkannya.

|